Esai | Kalau Semua Guru Honorer Jadi PNS, Indonesia Lekas Hancur

Oleh Encep Abdullah

Berbicara tentang guru honorer, lika-liku hidupnya seolah menjadi bahan empuk untuk diwacanakan para jurnalis dan warganet. Namun, sayangnya, yang diberitakan kerap berkaitan dengan keluhan kesejahteraan. Seolah-olah guru honorer itu lemah syahwat dalam mencari rupiah.

Belakangan ini, misalnya, ada video viral yang diunggah akun TikTok @hermyyusita tentang gaji suaminya yang seorang guru honorer. Dalam video itu, ia menyertakan penghasilan suaminya per 15 Agustus 2021 sebesar Rp315.000. Rinciannya sebagai berikut: honor Kepala Lab IPA sebesar Rp150.000, honor mengajar 6 jam sebesar Rp120.000, honor pengabdian nol, honor wali kelas nol, tambahan transportasi sebesar Rp45.000. Kemudian dipotong angsuran koperasi sebesar Rp100.000 dan potongan sosial Rp2.000. Maka, honor akhir sebesar Rp213.000.

Video ini ditonton 383 ribu kali dengan takarir, “Nasib Guru Honorer, Kerjaan Serius, Gajinya Main-Main.” Media massa pun ikut meliput dengan judul: (1) Miris! Istri Guru Perlihatkan Jumlah Gaji Suaminya; (2) Jumlahnya Bikin Nyesek, Viral Guru Honor yang Curhat Soal Gaji Hanya Rp315 Ribu per Bulan.

Kalau Anda perhatikan dengan saksama, suami si Mbak itu hanya mengajar 6 jam pelajaran saja—pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan dalam satu hari dalam seminggu. Wajar bila penghasilannya sedikit. Coba bandingkan jika 6 jam pelajaran itu dilakukan setiap hari (mengajar 3 kelas per hari) selama lima hari, Senin—Jumat. Ia akan mendapatkan 30 jam pelajaran. Maka, honornya menjadi Rp600.000 per bulan—tentu jika kelasnya banyak. Jika kelasnya sedikit, apa boleh buat. Barangkali honor tambahan bisa didapatkan dengan mengajar di sekolah lain atau melalui jabatan fungsional seperti Kepala Lab IPA di sekolah. Honorarium ini tentu disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing.

Kalau berbicara miris, ya memang miris. Namun, mari kita bedah bersama. Jika saya berada pada posisi itu, tentu saya tidak akan memublikasikannya kepada khalayak karena hanya akan membuat saya kufur nikmat. Selain itu, memublikasikan struk penghasilan pribadi seperti ini rasanya kurang pantas, bahkan terkesan merendahkan diri—bukan bentuk kepercayaan diri. Untuk apa memberi tahu orang banyak tentang penghasilan saya?

Kesejahteraan suami Mbak Yusita tidak bisa dipaksakan dengan cara kerja minimal, pendapatan maksimal. Saya pun dulu pernah terjebak dalam kemiskinan semacam ini. Saya merasa penghasilan bulanan saya sedikit: Rp150.000 per bulan. Saat honorarium pertama diberikan, amplopnya hilang. Sehari kemudian, ibu saya menemukannya. Sudah kecil, hilang pula. Jangan-jangan itu bukan rezeki saya. Saya anggap itu rezeki ibu saya. Saya tidak mengambil sepeser pun dari uang itu. Saya tidak mau uangnya kecil, berkah pun tidak ada.

Saya lalu berintrospeksi. Wajar jika saya mengajar dengan honor kecil karena kerja saya memang sedikit dan tidak memiliki jabatan fungsional apa pun di sekolah. Hanya mengajar. Itu pun dibantu dengan mengajar di sekolah lain, dengan honor yang sama: Rp150.000. Selebihnya, saya mencari tambahan di tempat bimbingan belajar. Di sana pendapatan saya lumayan, berkisar Rp500.000—Rp1.000.000, tetapi dengan kerja maksimal dan jarak yang cukup jauh: Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Tangerang, bahkan pernah ke Bekasi dan Indramayu.

Lima tahun saya jalani itu semua, hingga akhirnya saya menyerah. Tubuh saya meminta istirahat. Saya berhenti total dari bimbingan belajar. Walaupun beberapa kawan menyayangkan keputusan saya—karena honor per kelas yang awalnya Rp25.000 sudah naik hampir Rp50.000—saya tetap memutuskan keluar. Awalnya cuti, lama-lama keenakan.

Selebihnya, saya mencari penghasilan dengan menulis. Untuk kebutuhan sehari-hari rasanya cukup, tetapi untuk memenuhi gaya hidup perlu perincian yang matang. Oleh sebab itu, kita perlu berpikir jernih sebelum langsung mempercayai takarir TikTok “Nasib Guru Honorer: Kerjaan Serius, Gajinya Main-Main.” Kita tidak pernah tahu seserius apa suami si Mbak itu bekerja dan semain-main apa gaji yang diberikan kepadanya.

Mari kita rehat sejenak dan berkaca pada kisah guru honorer asal Lamongan yang beberapa bulan terakhir ramai dibicarakan: Andik Santoso. Ia viral setelah tampil di kanal YouTube “Purnomo Belajar Baik” milik seorang polisi, Aipda Purnomo. Dalam video tersebut, Pak Pur memberikan hadiah sepeda motor trail kepada Andik, guru honorer yang telah mengabdi selama 17 tahun di pedalaman SDN Jipurapah 2, Kedungdendeng, Kecamatan Plandaan, Jombang.

Selama 17 tahun mengabdi, Andik sudah sembilan kali berganti sepeda motor (bekas). Medan jalan sejauh 11 kilometer dari rumahnya ke sekolah sangat terjal, licin, dan ekstrem. Ia harus melewati hutan dan tiga sungai tanpa jembatan. Perjalanan memakan waktu 1,5 jam saat cuaca cerah. Jika setelah hujan, bisa 2—3 jam karena jalan berlumpur. Medan inilah yang membuat sepeda motornya cepat rusak.

Andik menerima honorarium Rp300.000 per bulan. Untuk biaya bensin pulang-pergi saja dibutuhkan Rp30.000. Jika dikaitkan dengan honornya, tentu kebutuhan sehari-hari akan jeblok. Namun, ia menyiasatinya dengan membawa kayu bakar setiap kali pulang mengajar. Kayu bakar itu dijual untuk membeli bensin keesokan harinya.

Saat diwawancarai Pak Pur, keinginan utama Andik bukanlah diangkat menjadi PNS, melainkan akses jalan yang layak. Di sinilah letak perjuangannya, kesatrianya, dan kepahlawanannya.

Untuk memastikan diri dan mencari tahu pengalaman di luar sana, saya memberanikan diri mengirim kuesioner kepada beberapa rekan guru honorer dan mantan guru honorer. Jawaban mereka membuka batin saya. Sebagian besar menjawab kebutuhan mereka belum terpenuhi; sebagian lainnya menjawab terpenuhi, bahkan lebih. Yang membuat saya tersentuh bukanlah seberapa besar materi yang mereka dapatkan, melainkan ketulusan mereka dalam mengajar.

Jika saya kelompokkan, ada beberapa model karakter guru honorer:
(1) mengajar maksimal, honor maksimal;
(2) mengajar minimal, honor maksimal;
(3) mengajar minimal, honor minimal;
(4) mengajar maksimal, honor minimal.

Anda bisa menganalisis sendiri: Pak Guru Andik berada di posisi mana, Mbak @hermyyusita dan suaminya di posisi mana, juga saya dan kawan-kawan yang ada dalam lampiran tabel di akhir tulisan ini berada di posisi mana.

Saya menyimpulkan, jika berada di posisi (1), saya mendapatkan keseimbangan antara keringat dan materi. Jika berada di posisi (2), saya merasa materi yang diperoleh kurang berkah karena tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan. Jika berada di posisi (3), sama seperti nomor (1): adil dan impas. Jika berada di posisi (4), saya akan menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan syarat apa yang saya kerjakan semata ibadah dan ikhlas—bukan semata mencari materi. Saya juga harus yakin bahwa honor minimal itu sebenarnya besar; hanya saja Allah menyimpannya sebagai tabungan masa depan. Jika bukan materi, bisa jadi diganti dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keimanan yang bertambah.

Selama berstatus guru honorer, saya tidak merasa menderita. Saya merasa merdeka dengan honorarium berapa pun yang saya terima. Namun, sebagai manusia, wajar jika ada rasa jenuh dan keinginan berganti profesi. Pikiran itu sesekali muncul ketika pekerjaan administrasi sekolah menumpuk. Saya senang mengajar, tetapi tidak senang dibebani urusan administrasi yang berlebihan.

Karena saya tahu menjadi PNS memiliki banyak beban administrasi, saya tidak terlalu terobsesi menjadi PNS atau ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Seperti kata Yudi Damanhuri, “Tetaplah jadi guru honorer. Kalau jadi PNS semua, Indonesia lekas hancur.” Kalimat itu kemudian saya jadikan judul tulisan ini.

Saya tetap bangga sebagai guru honorer. Bahkan, akhir-akhir ini saya merasa lebih diperhatikan pemerintah, terutama pada masa pandemi Covid-19. Guru honorer mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1.800.000 (sekali cair) melalui Kemendikbudristek RI. Kabarnya, pemerintah juga akan kembali memberikan BSU tahap kedua khusus guru honorer atau non-PNS yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah PPKM level 3 dan 4. Bantuan ini ditargetkan untuk dua juta guru honorer dan pengajar seni budaya, rencananya disalurkan pada awal September 2021.

Sebagai guru honorer di SMK, saya juga mendapat bantuan insentif dari gubernur sebesar Rp500.000 per bulan. Seberapa kufur nikmatkah saya jika merasa nasib saya tidak diperhatikan Tuhan? Haruskah saya mengatakan bahwa nasib guru honorer itu mengenaskan? Tidak. Saya baik-baik saja. Guru honorer baik-baik saja.

Jika kembali pada tabel kuesioner, sebagian besar rekan saya—meski berstatus guru honorer—secara materi berada dalam kondisi baik. Jadi, berhentilah memandang bahwa nasib guru honorer itu selalu mengenaskan dan tidak diperhatikan pemerintah. Namun, saya tentu tidak pernah tahu isi hati mereka; bagaimana sebenarnya mereka menghadapi pergulatan batin masing-masing.

Mari kita renungi kembali kisah Pak Guru Andik. Apa yang ia cari? Pernahkah ia sibuk mengejar materi? Putus asakah ia dengan kondisi jalan ekstrem yang telah ia lalui selama 17 tahun? Jika dibandingkan dengan kondisi saya, sungguh berbalik 180 derajat. Ketulusan mengajar tanpa memandang materi yang dicontohkan Pak Guru Andik adalah cermin yang menampar kita—guru honorer yang masih diberi infrastruktur layak, bantuan pemerintah yang terus berjalan, serta kesehatan yang tak ternilai.

“Rezekimu tidaklah berkurang lantaran gerak lambat. Tidak pula bertambah lantaran banting tulang. Tak ada kesedihan dan kebahagiaan yang kekal. Demikian pula sengsara dan lapang. Jika engkau memiliki hati qanaah, engkau setara dengan raja dunia.” (Imam Syafi’i)

Kiara, 26 Agustus 2021